Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bimtek Permendagri RI No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah Wakil Dari Penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan cara musyawarah dan mufakat, Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga , pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa ! penjabaran tupoksi BPD sebenarnya telah tertuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri RI No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa, sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

Aparatur pemerintah desa merupakan aparat pemerintah tingkat paling dasar yang mempunyai tugas untuk melayani masyarkat. Mereka diaanggap aparat pemerintah akar rumput, karena dalam keseharian mereka selalu bertemu masyarakat. Keberhasilan kinerja aparat desa akan berdampak pada keberhasilan program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan bahkan Pemerintah Pusat. Karena itu aparatur desa perlu memiliki kapasitas yang memadai sehingga mampu mengayomi masayarakat desa ke arah yang lebih baik.

Sebagai pengawas pemerintah desa BPD juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat. BPD juga harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai soal tugas dan fungsinya sehingga menjalankan tugasnya dengan baik. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. ADD dan dana Desa yang diterima cukup besar jadi perlu dimanfaatkan secara baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masayarakat desa. Maka pengelolaan keuangan desa perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung kebijakan-kebijkan serta regulasi terbaru pemerintah pusat  maka kami Lembaga Informasi Bina Potensi akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema sebagai berikut :

 ” IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) SESUAI PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD DAN KEWENANGAN  SERTA PERAN BPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA “

Keterangan :

  1. Calon peserta Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
  2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Bagi Peserta Tidak Menginap

Fasilitas bagi peserta :

  1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap)
  2. Bahan / modul ajar narasumber
  3. Kit pelatihan dan alat tulis
  4. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
  5. Sertifikat Pelatihan
  6. Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contak person permintaan undangan, Handphone/Wa :

  • Sdr, Nurdin : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179
  • Email : libipo@rocketmail.com

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi bimtek bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kegiatan bimtek nasional dapat dilaksanakan di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di indonesia sesuai permintaan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!