Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

 Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Pendahuluan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, Kota.

Atas pertimbangan tersebut, Pada 12 April 2018, Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan kota. Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi antara lain :

• pembentukan Perda
• anggaran
• pengawasan

Fungsi Pembentukan Perda Menurut PP ini, Program pembentukan perda (Peraturan Daerah) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, Yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) yang dikoordinasikan oleh Bapemperda, Bunyi Pasal 6 ayat (1) PP ini. Rancangan perda yang telah disetujui oleh pari purna DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan perda yang berasal dari DPRD / Kepala daerah, Menurut PP ini dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, Bunyi Pasal 9 ayat (2) PP ini.

Disebutkan dalam PP ini dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sementara dalam hal rancangan perda tersebut tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, menurut PP ini, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. PP ini juga menegaskan, rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.“Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama, Bunyi Pasal 10 ayat (6) PP ini.

Dalam rangka meningkatakan pemahaman di atas maka kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO)  akan menyelenggarakan bimbingan teknis  dengan tema sebagai berikut:

” Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota ”

Keterangan : ⇓

1. Calon peserta Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Bagi Peserta Tidak Menginap

Fasilitas bagi peserta :

1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap)
2. Bahan / modul ajar narasumber
3. Kit pelatihan dan alat tulis
4. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
5. Sertifikat  Pelatihan 
6. Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Waktu Dan tempat :

Hari / Tanggal             : Disesuaikan

 Tempat                         : Disesuaikan

 Waktu                            : 08.00 s/d 17.00 WIB

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok dll.

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contak person permintaan undangan, Handphone/Wa :

• Sdr, Nurdin : 081385480044
• Sdr, Sri Peni : 081321191179
• Email : libipo@rocketmail.com

CATATAN :

1. Riquest waktu, tempat dan materi bimtek bisa disesuain dengan kebutuhan.
2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan bimtek nasional dapat dilaksanakan di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di indonesia sesuai permintaan.

Tema Dan Materi Bimtek Lainnya………