Bimtek Penerapan BLUD Untuk Pukesmas Dan RSUD Serta PPK BLUD

Persiapan Penerapan BLUD Untuk Pukesmas Dan RSUD Serta Pola Pengelolaan Keuangan  BLUD

Pendahuluan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Permendagri 61 Tahun 2007 Pasal 1 (1)).

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. (Permendagri 61 Tahun 2007 Pasal 1 (2)).

Bagi Puskesmas atau Unit Kerja SKPD lain, yang ingin menerapkan PPK-BLUD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Syarat Subtantif
  • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
  • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
  • Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
  1. Syarat Teknis
  • Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
  • Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU .

      3 Syarat Administratif

         Apabila SKPD atau unit kerja membuat, menyampaikan dokumen yang meliputi:

  • Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
  • Rencana Strategis Bisnis
  • Standar Pelayanan Minimal
  • Pola Tata Kelola
  • Laporan Keuangan Pokok
  • Laporan Keuangan auditan atau Surat Pernyataan Kesanggupan diaudit

Setelah semua dokumen siap maka Kepala Dinas Kesehatan akan mengirimkan Surat ke Sekretaris Daerah untuk meminta penilaian menjadi BLUD. SEKDA akan membentuk Tim Penilai dan akan menilai kesiapan, baik dari sisi dokumen maupun dari sisi pengetahuan dan kemampuan SDM.

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa masih banyak Unit Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami kebingungan dalam mempersiapkan diri memenuh persyaratan administratif BLUD. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka Puskesmas perlu menunjuk tiga orang pengelola BLUD yaitu sebagai Pemimpin BLUD, Pengelola Keuangan BLUD dan Pengelola Teknis BLUD. Agar ketika orang tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka perlu dilatih.

  • MATERI

Kami telah menyiapkan materi/kurikulum Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas selama yang terdiri dari sebagai berikut :

  1. Dasar Ketentuan dan Tujuan Penerapan BLUD
  2. Mekanisme Penilaian Syarat Administratif BLUD Sesuai Permendagri 61/2007 dan SE Mendagri No 900/2759/SJ
  3. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal
  4. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola
  5. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis dan hubungan dengan Standar Pelayanan Minimal
  6. Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pokok
  7. Simulasi Penilaian Dokumen Persyaratan Administratif BLUD

SASARAN PESERTA

  • Sekretaris Daerah
  • Pejabat dan staf PPKD
  • Pejabat dan staf Dinas Kesehatan
  • Pejabat dan staf Inspektorat Daerah
  • Pejabat dan staf Bappeda
  • Kepala Puskesmas atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan skill, attitude kepada SKPD maka kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) bersama para pakar dan narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional

Keterangan :

  1. Calon peserta Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
  2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Bagi Peserta Tidak Menginap

Fasilitas bagi peserta :

  1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap)
  2. Bahan / modul ajar narasumber
  3. Kit pelatihan dan alat tulis
  4. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
  5. Sertifikat Pelatihan 
  6. Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Waktu Dan tempat : ⇓

 Hari / Tanggal            : Disesuaikan

 Tempat                         : Disesuaikan

 Waktu                            : 08.00 s/d 17.00 WIB

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok dll.

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contak person permintaan undangan, Handphone/Wa :

  • Sdr, Nurdin : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179

            Email : libipo@rocketmail.com

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi bimtek bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kegiatan bimtek nasional dapat dilaksanakan di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di indonesia sesuai permintaan.
Tema Dan Materi Bimtek Lainnya………

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!