Bimtek Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Optimalisasi Reses Dan Pokok Pikiran DPRD hasil Jasmara 

Pendahuluan,

Masa reses merupakan masa bagi anggota DPRD untuk melakukan kegiatan di luar sidang atau di luar lingkungan DPRD yaitu di daerah pemilihnya. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.

Konsepsi pokok pikiran DPRD yang terdapat di PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatib DPRD, Dimana dalam pasal 55 disebutkan: Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi dalam PP 16 Thn 2010, Pokok pikiran DPRD dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksanaannya menjadi tugas Badan Anggaran.

Namun di dalam PP 16 tahun 2010 ini tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyusunan dokumen pokok pikiran, kapan dimulai dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran. Ini yang menimbulkan kebingungan berbagai pihak dalam memaknai pokir DPRD. Sedangkan didalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. dalam pasal 107 disebutkan: perumusan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Tahunan Daerah)

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penelaahan pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Jika dilihat dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD. Maka dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi diantaranya PP 1/2001 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, Yang selanjutnya di diganti menjadi PP 25/2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD, Dan PP 25/2004 direvisi menjadi PP 53/2004 serta sekarang yang masih berlaku PP 16/2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD, tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pokok pikiran DPRD sangatlah penting untuk mewujudkan setiap aspirasi dari masyarakat yang sudah ditampung oleh anggota DPRD selama masa reses. . Selama ini banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dengan baik baik ditingkat kelurahan hingga kota. Sehingga dengan adanya pokok pikiran DPRD dimaksud untuk memuat segala bentuk aspirasi masyarakat agar terkemukakan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema sebagai berikut:

“Optimalisasi Reses Dan Pokok Pikiran DPRD hasil Jasmara ( Penjaringan Aspirasi Masyarakat) Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab DPRD”

Keterangan :

  1. Calon peserta Diklat, bimtek, Workshop, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
  2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Bagi Peserta Tidak Menginap

Fasilitas bagi peserta :

  1. Bahan / modul ajar narasumber
  2. Kit pelatihan dan alat tulis
  3. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
  4. Sertifikat Pelatihan
  5. Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok dll.

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contak person permintaan undangan, Handphone/Wa :

  • Sdr, Nurdin : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179

            Email : libipo@rocketmail.com

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi bimtek bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kegiatan bimtek nasional dapat dilaksanakan di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di indonesia sesuai permintaan.
Tema Dan Materi Bimtek Lainnya………

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!