Bimtek Siskeudes

Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES )

Pendahuluan

Sejak adanya otonomi daerah, struktur pemerintahan dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian memiliki kewenangan pula sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa bagian Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap Desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, sumber dana untuk pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk menunjang program-program pembangunan Desa cukup besar dan harus dikelola dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan Desa.

Dasar pengelolaan keuangan Desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Dalam rangka akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta  membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transaparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Baca Juga : Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Desa

Sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya adalah Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Dengan aplikasi keuangan desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisian. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.

Hak Desa dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

  1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
  3. Pemerintah Nasional menetapkan setandar plafon teknologi agar satu jenis aplikas ( teknologi ) dapat berkomonikasi antara teknologi satu dengan yang lainnya
  4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi  yang di kembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah bentuk dari kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Daearah sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan keuangan Desa dan tata kelola Desa. Pelaporan dalam penggunaan Dana Desa (DD) saat ini harus menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Aplikasi bertujuan untuk menginput laporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam aplikasi ini operator desa harus dapat melakukan penginputan keuangan desa sehingga dapat terwujudnya keterbukaan tenteng pengelolaan Dana Desa (DD).

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada,dapat mengahasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dokumen penatausahaan yang tersaji dalam aplikasi Siskeudes sebagai berikut : Bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen lainnya. Siskeudes yakni Laporan penganggaran seperti APBDes, RAPdan ABBDes per sumber dana. Perkembangan teknologi yang ada mampu memudahkan pengadministrasi keuangan kususnya bagi Pemdes. Sehingga memudahkan kontrol pada administrasi keuangan desa sehingga keuangan desa lebih transparan dan akuntabel secara administratif.

Pasti harus optimis bisa menggunakan aplikasi ini, karena Siskeudes ini sangat mudah diakses, tidak berbayar dan Yang membantu tugas tugas pemerintah desa. Sehingga nantinya , perangkat desa tidak perlu repot mengumpulkan berbagai laporan atau SPJ, karena sudah terekap dalam aplikasi ini .

Aplikasi tersebut dianjurkan oleh Kemendagri dan Kemendes untuk digunakan di desa yang ada di seluruh Indonesia dan penerapan  aplikasi siskeudes ditahun 2018 seluruh desa  di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikas Siskeudes. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan aparatur desa, maka diperlukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa.secara rinci kegiatan bimtek mencakup :

  1. Bimbingan teknis kepadaaparatur desa dalam penerapan aplikasi pengeloalaan keuangan desa .
  2. Pengawasan penerapan aplikasi pengeloalaan keuangan desa .
  3. Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengeloalaan keuangan desa secara berjenjang

MAKSUD DAN TUJUAN

Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur Desa dan perangkat Desa sehingga dapat mengoptimalkan pemerintah Desa pengembangan Desa dalam rangka menuju masyarakat yang adil , makmur, dan sejahtera

Tujuannya adalah :

  1. Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam hal menyusun dan mengelola keuangan Desa/Dana Desa berdasarkan perundang undangan yang berlaku.
  2. Untuk meningkatkan aparat dan perangkat Desa , sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan peran , tugas dan fungsinya secara optimal.
  3. Membangun pemahaman kepada aparat Desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih Trasparan dan Akuntabel dengan mengedepankan prinsip prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang telah ditetapkan APB Desa.

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini berupa bimbingan teknis dalam rangka implementasi berbagai regulasi pengelolaan pemerintah desa beserta keuangan/dana desa yang dilaksanakan Lembaga informasi Bina Potensi (LIBIPO) bekerjasama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ( DPMD ) Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Jadwal Bimtek Nasional Bulan Februari 2019

TANGGAL LOKASIHOTEL
_JakartaHotel Mercure Jakarta Kota
_Bandung Hotel Kedaton Jl Suniaraja No. 14
_YogyakartaHotel Abadi Jl Pasar Kembang
_SurabayaHotel Swiss belinn Tunjungan
_SemarangHotel Dafam Jl. Imam Bonjol
_BaliHotel Grand Zuri
_LombokHotel Fave Jl. Langko
_JakartaHotel Luminor Pacenongan
21 - 24BandungHotel Golden Flower`Jl. Asia Afrika
24 - 27BatamHotel Formoza
25 - 28JakartaHotel Media & Towers Gunung Sahari

Jadwal Bimtek Nasional Bulan Maret 2019

TANGGAL LOKASIHOTEL
04 - 07BandungHotel Kedaton Jl Suniaraja No. 14
06 - 09JakartaHotel Media & Towers Jl Gunung Sahari
10 - 13YogyakartaHotel Abadi Jl Pasar Kembang
11 - 14MakassarHotel Pesonna Jl. Mappanyuki
13 - 16BatamHotel Formoza
17 - 20SurabayaHotel Swiss belinn Tunjungan
20 - 23SemarangHotel Dafam
24 - 27JakartaHotel 88 Mangga Besar Raya
25 - 28LombokHotel Fave Jl. Langko
27 - 30BaliHotel Grand Zuri

Jadwal Bimtek Nasional Bulan April 2019

TANGGALLOKASIHOTEL
01 - 04JakartaHotel Luminor Pacenongan
03 - 06BandungHotel Promade Jl. Cihampelas
04 - 07YogyakartaHotel Abadi Jl Pasar Kembang
07 - 10SemarangHotel Aston Jl. Mt. Haryono
10 - 13SurabayaHotel Swiss belinn Tunjungan
11 - 14JakartaHotel 88 Magga Besar Raya
22 - 25BatamHotel Formoza
24 - 27JakartaHotel Media & Towers Gunung Sahari
25 - 28BandungHotel Golden flower Jl. Asia Afrika

Jadwal Bimtek Nasional Bulan Mei 2019

TANGGAL LOKASIHOTEL
01 - 04JakartaHotel Horison Arcadia Mangga Dua
02 - 05JakartaHotel 88 Mangga Besar Raya
05 - 08BandungHotel Golden Flower Jl. Asia Afrika
06 - 09SemarangHotel Dafam Jl. Imam bonjol
08 - 11YogyakartaHotel Mutiara Jl Malioboro
09 - 12SurabayaHotel Tunjungan Jl. Tunjungan
12 - 15BaliHotel Love Fashion Jl. Raya Legian
13 - 16Lombok Hotel Fave Jl. Langko
15 - 18MakassarHotel Pesonna Jl. Mappanyuki
16 - 19 SamarindaHotel Selyca Mulia Jl Bhayangkara
19 - 22BatamHotel Nagoya Plaza
20 - 23ManadoHotel Ibis Manado City
22 - 25JakartaHotel 88 Mangga Besar Raya
23 - 26BandungHotel Kedaton Jl Suniaraja No. 14
26 - 29YogyakartaHotel Abadi Jl Pasar Kembang
27 - 30JakartaHotel Luminor Pacenongan
28 - 31JakartaHotel Media & Towers Gunung Sahari

WAKTU DAN TEMPAT

Bimtek akan dilaksanakan selama 4 hari 3 malam  pada :

Hari /Tanggal   : Disesuaikan

Tempat               : Disesuaikan

Waktu                  : 08.00 s/d 17.00 WIB

Adapun peserta yang diharapkan hadir terdiri dari :

  1. Kepala Desa
  2. Sekertaris Desa
  3. Bendahara
  4. Operator

MATERI BIMTEK

  1. Pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri 20 tahun2018
  2. Instalasi dan koneksi database
  3. Entri data RPJMDes
  4. Entri data RKP Desa
  5. Entri APBDes
  6. Konsolidasi data APBDes

Materi tambahan dalam bimtek yaitu :

  1. Pengawalan Dana Desa dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  2. Tata cara penyusunan dokumen perencanaan RPJMDes dan RKP Desa
  3. Tugas dan fungsi BPK dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD)

PENDANAAN BIMTEK  :

Pendanaan pelaksanaan bimtek dapat bersumber dari APBN, APBD dan APBDes Kabupaten …. serta sumber pembiayaan lainya yang di anggap sah.

BIAYA BIMTEK  :

Biaya pelaksanaan pelatihan ini Rp. 4.500.000,-/ peserta, sudah termasuk akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam.

FASILITAS BIMTEK :

Aplikasi Siskeudes , Sertifikt, Makala ( Hard/Soft Copy ), Seminar kit, Tas ransel , Breakfast, Lunch, dan diner , coffe break, dan foto bersama Peserta.

NARASUMBER

  1. Fasilitasi Keuangan dan Aseat Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
  2. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aseat Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
  3. Tim Fasilitasi Keuangan dan Aseat Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
  4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )
  5. Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK )
Riquest Lokasi Kegiatan :
Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makasar, Bali dll

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax    : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Mobile        :  Nurdin,081385480044 / Sri Peni 081321191179

WhatsApp  :  Nurdin,081385480044 / Sri Peni 081321191179

Email           :  infokom@libipo.com  / libipo@rocketmail.com

CATATAN :

  • Riquest waktu, tempat dan materi Bimteknas bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
  • Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan durasi kegiatan.
  • Diharapkan masing masing Desa membawa Laptop .
TEMA DAN MATERI BIMTEK LAINNYA………

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!