Bimtek Percepatan Kewenangan Desa

Bimtek Percepatan Kewenangan Desa Bagi Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa , Sekretaris Desa Dan Bendahara Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan penyelenggaraan desa yang transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien berdasarkan pada kewenangan desa yang diatur dalam permendagri nomor 44 tahun 2016 tersebut kabupaten/kota segera menyusun perturan bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala desa  dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menyusun peraturan desa. Kewenangan desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan peraturan kebijakan desa lainnya.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Telah dilakukan nota kesepahaman (MOU) antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kapolri. Telah menempatkan Perbub/Perwali dan Perdes, Tentang Kewenangan desa menjadi perhatian pembinaan dan pengawasan melalui penggunaan APBDes, Selain itu Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten dan Kota memberikan perhatian untuk pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan Bupati/Walikota dan peraturan desa tentang kewenangan desa.

Menindaklajuti SE Mendagri No.410/5862/SJ dan No.4105863/SJ tanggal 14 agustus 2018 tentang percepatan penataan  kewenagan desa oleh pemerintah Provinsi,Kabupaten /Kota dan Desa serta SE Mendagri No. 910/9955/Sjtanggal 15 november 2018 tentang pengalokasian anggaran untuk percepatan penataan kewenangan desa, Di Kabupaten Dan Kota serta Desa. Maka untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dimaksut harap menghubungi lembaga yang telah di tunjuk oleh bina pemdes kemendagri untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah lembaga kami.

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa, Bupati/Walikota menyusun rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa dan desa adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kemudian Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa dan desa adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Berdasarkan peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa dan desa Adat, Pemerintah desa menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dan desa adat. Sehubungan dengan hal tersebut , Maka kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) akan melaksanakan bimbingan teknis dengan tema, “ Bimtek Percepatan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah Dan Pemerintahan Desa ”

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contact person permintaan undangan, Handphone/Wa :

  • Sdr, Nurdin   : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179
  • Email : libipo@rocketmail.com

Keterangan :

  1. Calon peserta Diklat, Bimtek, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
  2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.500.000,- ( Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Fasilitas bagi peserta :

  1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap)
  2. Pelatihan selama 2 hari
  3. Bahan / modul ajar narasumber
  4. Kit pelatihan dan alat tulis
  5. Paket meeting
  6. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
  7. Komsumsi makan pagi, siang, malam dan 2 kali coffe break 

Waktu Dan tempat :

Hari / Tanggal           : Disesuaikan

 Tempat                       : Disesuaikan

 Waktu                          : 08.00 s/d 17.00 WIB

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok dll.

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi Bimteknas bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kami melayani penyelenggaraan kegiatan di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota disesuaikan berdasarkan permintaan.

TEMA BIMTEK LAINNYA…..….

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!