Percepatan Kewenangan Desa

Bimtek Percepatan Kewenangan Desa Bagi Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa , Sekretaris Desa Dan Bendahara Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan penyelenggaraan desa yang transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien berdasarkan pada kewenangan desa yang diatur dalam permendagri nomor 44 tahun 2016 tersebut kabupaten/kota segera menyusun perturan bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala desa  dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menyusun peraturan desa. Kewenangan desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan peraturan kebijakan desa lainnya.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Telah dilakukan nota kesepahaman (MOU) antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kapolri. Telah menempatkan Perbub/Perwali dan Perdes, Tentang Kewenangan desa menjadi perhatian pembinaan dan pengawasan melalui penggunaan APBDes, Selain itu Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten dan Kota memberikan perhatian untuk pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan Bupati/Walikota dan peraturan desa tentang kewenangan desa.

Menindaklajuti surat Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri No. 140/1719/BPD tanggal 27 Februari2019, Tentang prioritas pelaksanaan bimbingan teknis nasional “Kusus Percepatan Kewenangan Desa” Dan Lembaga Kajian Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Melalui nota kesepakatan (MOU) dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, Nomor: 01/LKK-PKPD/08/2018 dan Nomor: 177/4354/BPD. Dan Kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) telah di rekomondasikan sebagai mitra Lembaga Kajian Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) untuk melaksanakan bimbingan teknis nasional ” Kusus Percepatan kewenagan Desa “, Yang telah sah di tunjuk secara persyaratan yang telah di tentukan .

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut , Kpada Yth : Bupati/Walikota. Cq., Dinas PMD, Bapak Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekrtaris Desa, Bendahara Desa seluruh Indonesia, Mohon ikut Serta Dalam Kegiatan yang akan kami laksanakan. Kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) akan melaksanakan bimbingan teknis nasional dengan tema,

Khusus Percepatan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah Dan Pemerintahan Desa

Untuk mendapatkan informasi lebih Lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Contact person permintaan undangan, Handphone/Wa :

  • Sdr, Nurdin   : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179
  • Email : libipo@rocketmail.com

Keterangan :

  1. Calon peserta Diklat, Bimtek, pelatihan dan pendidikan melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami.
  2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimtek, Pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (  Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.500.000,- ( Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Fasilitas bagi peserta :

  1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap)
  2. Pelatihan selama 2 hari
  3. Bahan / modul ajar narasumber
  4. Kit pelatihan dan alat tulis
  5. Paket meeting
  6. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif )
  7. Komsumsi makan pagi, siang, malam dan 2 kali coffe break 

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok dll.

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi Bimteknas bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kami melayani penyelenggaraan kegiatan di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota disesuaikan berdasarkan permintaan.

TEMA BIMTEK LAINNYA…..….

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!