Profil Libipo

LEMBAGA INFORMASI BINA POTENSI

( LIBIPO )

Lembaga Informasi Bina Potensi ( LIBIPO )didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2009, Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bergerak di bidang : Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya, Simposium dan in house Training bagi instansi Pemerintah baik Eksekutif, Legislatif, BUMN, BUMD dan Swasta serta didukung oleh Narasumber/Instruktur yang berkompoten dan Profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

  • Berbadan Hukum Akta Pendirian Lembaga, Lembaga Informasi Bina Potensi ( LIBIPO )di Kantor Notaris & PPAT. MUHAMAD HASANSULSI,SH pada hari senin, tanggal Empat Mei Tahun Dua Ribu Sembilan (25-05-2009) di Jakarta, Nomor Akte : 01; –
  • Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta SKT. Nomor Inventarisasi : 164/SKT/K/XI/2010
  • Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor  Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara,  SKT. Nomor Inventarisasi : 133/SKT – JU/II/2016
  • Terdaftar di DitjenPolitikdanPemerintahanUmumKemendagri, SuratKeteranganTerdaftar (SKT) Nomor : 01-00-00/109/D.IV.1/XII/2016
  • Terdaftar di DitjenPajakDepkeu RI. NPWP. 21.139.134.7-045.000
  • Terdaftar di DPP ALPEKSI. Nomor KTA. 030188/KTA-ALPEKSI/I/2017, Nomor Sertifikat : AA.030188.084

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi dan membantu pemerintah mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang Mengatur dalam hal Pendalaman Tugas/Pengembangan, Kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang Pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan Pihak Penyelenggara lainnya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KANTOR SEKRETARIAT

JALAN BARU NO. 8B JAKARTA UTARA 14120

TELP : 021 – 22044735, FAX : 021 – 4408493

BANK BRI Unit Cilincing Jakarta Utara

No Rekening : 3227-01-030419-53-5

Atas Nama : Lembaga Informasi Bina Potensi

 

  1. VISI DAN MISI

VISI

Mewujudkan cita-cita Luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif dan masyarakat guna terciptanya manusia indonesia yang berkepribadian bersih, jujur, berwibawa dan bertanggungjawab.

MISI

  1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat, aparat birokrasi,masyarakat dan pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif
  2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan perannya
  3. Meningkatkan kemampuan institusi daerah baik birokrasi maupun legislatif daerah untuk mengemban peran yang semakin kompleks
  4. Menyebarluaskan informasi dari hasil analisis terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Mengusahakan dan turut serta membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan demi kepentingan bangsa dan negara, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja Aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar kebijakan pemerintah pusat dapat di pahami dan di jalankan dengan baik oleh pemerintah daerah agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan bangsa indonesia dapat terwujudkan serta terciptanya pemerintahan yang baik di seluruh indonesia.

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)
  5. Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418
  6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemesyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pengalaman Kerjasama / kegiatan Antara Lembaga Informasi Bina Potensi Dengan Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

      Antara Lain:

  1. Bimtek Dengan Bappeda Kabupaten Lampung Utara
  2. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara
  3. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong
  4. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur
  5. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat
  6. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya
  7. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso
  8. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  9. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
  10. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
  11. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
  12. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Indra Giri hilir
  13. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
  14. Bimtek Dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang
  15. Bekerjasama Dengan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
  1. Bimtek dengan Sejumlah DPRD Kab Kota/Provinsi Calon Perseorangan dan Tantangan Partai Politik, Pemikiran dalam Revisi UU No.32/2004 Bab PILKADA, Birokrasi, Politisi Dan Partai Politik, Reformasi Sistem Politik Indonesia (Dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah)
  2. Bimtek Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
  3. Bimtek Dengan Sejumlah SKPD Kabupaten Dan Kota Calon Perseorangan
  4. Bimtek Dengan DPRK Kota Banda Aceh
  5. Bimtek Dengan DPRK Kabupaten Acaeh Tengah
  6. Bimtek Dengan Kepala Dinas Kepala badan Kabupaten dan Kota Calon Perseorang
  7. Bimtek Dengan Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak Papua Barat
  8. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Mappi
  9. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Barito Timur
  10. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  11. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Sambas
  12. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Lamandau
  13. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Kuantansingingi
  14. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Poso
  15. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Lampung Barat
  16. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  17. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Tebing Tinggi
  18. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Rejang Lebong
  19. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
  20. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Barito Utara
  21. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Murung Raya
  22. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Nduga
  23. Bimtek Dengan DPRD Provinsi Bengkulu
  24. Bimtek Dengan DPRD Kota Bengkulu
  25. Bimtek Dengan DPRD Kota Samarinda
  26. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Bireuen
  27. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Berau
  28. Bimtek Dengan DPRD Kabupaten Buleleng

       TERIMA  KASIH KEPADA INSTANSI YANG SUDAH BEKERJA SAMA DENGAN KAMI

 

error: Content is protected !!