Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan pasal 2 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), Ruang lingkup SIPD meliputi:

  1. Informasi Pembangunan Daerah.
  2. Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pada pasal 3 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), Ditegaskan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dinyatakan bahwa,

  1. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan  informasi keuangan daerah.
  2. Informasi pemerintahan daerah dikelola dalam SIPD.

Pasal 5 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) menyatakan bahwa selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah Lainnya.

Dalam pasal 6 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), Ditegaskan bahawa,

  1. SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik.
  2. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi kementerian dalam negeri.

Pasal 7 permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), Menyatakan bahwa,

  1. Informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat: a) data perencanaan pembangunan daerah; b) analisis dan profil pembangunan daerah; dan c) informasi perencanaan pembangunan daerah.
  2. Informasi pembangunan daerah dikelola oleh bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maka kami Lembaga Informasi Bina Potensi (LIBIPO) didukung oleh narasumber dari Kemendagri RI, Turut membantu Aparat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja para Anggota DPRD/Setwan, Kepala SKPD/OPD melalui bimbingan teknis nasional dengan tema:

“ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami :

Telp/Fax   : ( 021 ) 4408493 / 22044735

Kontak person permintaan undangan, Hp/Wa :

  • Sdr, Nurdin : 081385480044
  • Sdr, Sri Peni : 081321191179

Email : libipo@rocketmail.com / indopeni1@yahoo.com

Fasilitas bagi peserta :

  1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap);
  2. Pelatihan selama 2 hari;
  3. Bahan / modul ajar narasumber;
  4. Kit pelatihan dan alat tulis;
  5. Paket meeting;
  6. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif );
  7. Komsumsi makan pagi, siang, malam dan 2 kali coffe break ( bagi peserta menginap selama 4 hari 3 malam );
  8. Komsumsi makan siang dan 2 kali coffe break selama pelatihan berlansung ( bagi peserta tidak menginap );
  9. Fasilitas lainnya : Antar jemput bagi peserta rombongan minimal 8 orang.

Biaya kontribusi pelaksanaan :

  1. Rp. 4.500.000,- ( bagi peserta menginap )
  2. Rp. 3.500.000,- ( bagi peserta tidak menginap )

Waktu Dan tempat :

Hari / Tanggal             : Disesuaikan

Tempat                          : Disesuaikan

 Waktu                            : 08.00 s/d 17.00 WIB

Riquest Lokasi Kegiatan :

Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan, Lombok, Lampung, Padang Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palembang dll.

CATATAN :

  1. Riquest waktu, tempat dan materi Bimteknas bisa disesuain dengan kebutuhan.
  2. Biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tempat pelaksanaan dan Ketentuan daerah Masing masing yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kami melayani penyelenggaraan kegiatan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota disesuaikan berdasarkan permintaan
Materi Bimbingan Teknis Nasional Lainnya ……..

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!